Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan pengalaman tak biasa saat demonstrasi besar terjadi di sekitar Gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Alih-alih menemui massa secara langsung, Sahroni memilih untuk “ngumpet” dan mendengarkan aspirasi mereka dari balik layar.
Baca Juga: Mengungkap Kisah Cleopatra: Ratu Terakhir Mesir yang Mengubah Sejarah
Sahroni memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, yang menurutnya berjalan dengan sangat baik. “Aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila itu sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena menyampaikan secara langsung aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme. Itu empat jempol buat teman-teman,” ujar Sahroni, Selasa (26/8/2025).
Perbedaan Antara Aksi Damai dan Aksi Anarkis
Sahroni membedakan aksi damai yang ia saksikan dengan aksi massa yang berujung ricuh dan merusak fasilitas publik. Menurutnya, tindakan merusak tersebut adalah bentuk premanisme. Ia menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara damai dan terorganisir.
“Jika kemarin misalnya teman-teman menyampaikan A, ingin bertemu dengan perwakilan atau pimpinan DPR, disampaikan secara langsung dan baik-baik, mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga,” jelasnya. Sahroni menilai komunikasi yang efektif dan tanpa paksaan akan mempermudah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat.
Mengapa Memilih “Ngumpet”?
Keputusan Sahroni untuk tidak menampakkan diri di hadapan massa demonstran mengundang pertanyaan. Namun, penjelasannya mengisyaratkan bahwa pendekatannya ini adalah cara untuk mendengarkan aspirasi murni dari masyarakat tanpa menimbulkan potensi konfrontasi. Dengan “ngumpet,” ia bisa mengamati dinamika massa dan tuntutan mereka secara objektif, menjauhi kemungkinan kericuhan yang bisa timbul dari kehadiran pejabat di lokasi demo.
Sikap Sahroni ini mencerminkan harapan agar setiap aksi unjuk rasa di Indonesia dapat berlangsung damai, berfokus pada substansi tuntutan, dan menghindari kekerasan atau perusakan. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik demonstran maupun aparat pemerintah, dalam mengelola perbedaan pendapat di ruang publik.
Bagaimana menurut Anda, apakah pendekatan “mendengar dari jauh” seperti yang dilakukan Sahroni ini efektif untuk memahami aspirasi rakyat?