Jakarta – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, merespons cepat laporan mengenai kondisi tanah ambles yang terjadi di kawasan permukiman Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Gubernur menyatakan akan segera meninjau langsung lokasi kejadian untuk memastikan penanganan darurat dan solusi permanen dapat segera diimplementasikan.
Baca Juga : Gubernur Aceh Tegaskan Keterbukaan Terhadap Bantuan Internasional dalam Penanganan Bencana
“Besok (Rabu, 10/12/2025) saya akan bertolak ke Jakarta Timur. Ya, (kondisi tanah ambles) akan dicek langsung,” ujar Pramono Anung kepada media usai meresmikan kembali Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasamala di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Pramono menambahkan bahwa kunjungan ke Jakarta Timur tersebut juga akan digunakan untuk memeriksa kondisi RPTRA yang berlokasi di wilayah tersebut sebagai bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi dalam memastikan kualitas fasilitas publik.
Kronologi Kejadian di Makasar
Peristiwa tanah ambles ini sebelumnya dilaporkan terjadi pada Senin (3/11/2025) di Jalan Sumur Jambu II, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Insiden tersebut mengakibatkan lima teras rumah warga mengalami kerusakan parah setelah fondasi bangunan terkikis oleh abrasi.
Ketua RT 08 RW 05 Kelurahan Makasar, Zulkifli, menjelaskan bahwa amblesnya teras rumah warga terjadi sebelum tim teknis memulai program normalisasi saluran air di lokasi tersebut.
“Rencananya memang akan ada normalisasi saluran air karena kondisinya sudah tua. Saluran air ini berada tepat di bawah jalan, dan seiring waktu, jalannya menjadi tidak terlihat karena kondisi saluran yang memburuk,” ungkap Zulkifli saat diwawancarai pada Selasa (4/11/2025).
Zulkifli merinci bahwa akar masalah utamanya adalah abrasi yang diakibatkan oleh aliran air di selokan yang mengikis tembok fondasi rumah warga secara perlahan.
Upaya Mitigasi Mandiri yang Gagal
Insiden ini mulai terdeteksi secara fisik sejak adanya laporan warga pada malam Jumat mengenai pergeseran pagar rumah. Laporan tersebut langsung diteruskan ke pihak Kelurahan melalui RW setempat.
Warga kemudian mencoba melakukan pembongkaran pagar secara mandiri sebagai upaya mitigasi awal untuk mengurangi beban bangunan sebelum pengerjaan normalisasi saluran dimulai. Namun, proses pembongkaran ini justru memicu kejadian yang lebih besar.
“Saat sedang dilakukan pengerjaan pembongkaran pagar secara mandiri, di luar dugaan, karena ada bidang yang berbeda temboknya, pagar tersebut tertarik, dan akhirnya ambles seperti ini,” jelas Zulkifli. Kondisi ini mempercepat terjadinya kerusakan parah pada teras lima rumah.
Peninjauan langsung oleh Gubernur diharapkan dapat mempercepat penetapan status darurat dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur saluran air secara permanen guna mencegah terulangnya insiden serupa di permukiman padat penduduk lainnya.