Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencapai 250% memicu gelombang protes besar-besaran. Kasus ini berujung pada demonstrasi massa yang berakhir ricuh, serta menjadi sorotan nasional dan pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Baca Juga : Indonesia Jamin Airdrop Bantuan Gaza Aman, Warga Tak Akan Jadi Korban
Kronologi Kericuhan dan Tuntutan Mundur Bupati
Kebijakan kenaikan PBB yang ditetapkan oleh Bupati Pati, Sudewo, menuai penolakan keras dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, kemarahan warga tidak mereda. Ribuan orang tetap berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Situasi memanas saat Bupati Sudewo muncul di tengah kerumunan untuk berdialog. Alih-alih meredakan massa, kehadirannya justru memicu amarah. Lemparan sandal dan botol plastik melayang ke arahnya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dari warga. Kericuhan pun tak terhindarkan, bahkan berujung pada pembakaran sebuah mobil. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dan menangkap 11 orang yang diduga sebagai provokator.
Peringatan dari Istana dan DPR
Menanggapi insiden ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kasus Pati adalah pengingat bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Berkali-kali pemerintah pusat mengimbau, baik pejabat di pusat, provinsi, maupun daerah, agar berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” kata Prasetyo.
Prasetyo menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik yang baik bagi pemimpin daerah. Kebijakan yang memberatkan warga, apalagi jika disampaikan dengan cara yang dianggap arogan, sangat berpotensi memicu gejolak sosial. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memantau situasi dan menyayangkan kericuhan yang terjadi.
Senada dengan Istana, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai peristiwa di Pati sebagai peringatan agar kepala daerah lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat. Menurutnya, masih banyak cara lain untuk meningkatkan PAD, seperti mengoptimalkan BUMD atau mengembangkan potensi pariwisata, alih-alih menaikkan pajak secara drastis.
Secara keseluruhan, kasus Bupati Pati menjadi cermin bahwa kebijakan publik harus selalu didasarkan pada pertimbangan matang dan komunikasi yang transparan. Kepala daerah perlu memahami aspirasi warganya, serta mencari solusi yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga adil dan diterima oleh masyarakat.