Skandal Bansos Judi Online – Sebuah temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya indikasi kuat keterlibatan ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) dalam aktivitas ilegal, mulai dari judi online (judol) hingga pendanaan terorisme. Pemerintah kini mengancam akan mencoret nama-nama penerima bansos yang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Baca Juga : Jelajahi Keindahan Bali dari Udara: Panduan Terbaru Tarif Helikopter Wisata 2025
Skandal Bansos Judi Online
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa lebih dari 571.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos teridentifikasi memiliki jejak transaksi terkait judi online, korupsi, bahkan pendanaan terorisme.
“Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita mencocokkan NIK-nya, dan ternyata ada penerima bansos yang juga terdaftar sebagai pemain judol, sekitar 500 ribu orang. Selain itu, kami juga menemukan NIK yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan, ada beberapa NIK yang terhubung dengan pendanaan terorisme,” kata Ivan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Ivan menjelaskan bahwa dari angka tersebut, lebih dari 100 NIK penerima bansos secara spesifik teridentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Saat ini, PPATK sedang melakukan pendalaman intensif terhadap NIK-NIK tersebut. “Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” tegasnya.
Transaksi Mencapai Hampir Rp 1 Triliun
Skala permasalahan ini semakin mencengangkan ketika Ivan Yustiavandana membeberkan nilai transaksi yang terdeteksi. Dari 570.000 lebih NIK yang terindikasi judi online, total transaksinya mencapai lebih dari Rp 900 miliar, atau nyaris menembus angka Rp 1 triliun. Data ini, kata Ivan, baru didapatkan dari rekening salah satu bank BUMN.
“Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi,” ungkap Ivan, mengisyaratkan bahwa angka kerugian dan jumlah individu yang terlibat kemungkinan akan membengkak seiring pendalaman data dari bank-bank lain.
DPR Minta Validasi Menyeluruh dan Hati-hati
Menanggapi temuan PPATK ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk bertindak hati-hati dan melakukan penelusuran serta validasi data secara menyeluruh. Puan menekankan bahwa pemerintah harus memvalidasi data dengan benar agar tidak menjadikan masyarakat rentan sebagai korban ganda.
Puan meminta pemerintah menindaklanjuti temuan ini dengan hati-hati dan menelusurinya secara tuntas. Ia menegaskan pentingnya validasi data agar masyarakat rentan tidak menjadi korban dua kali. Menurutnya, penyalahgunaan data bisa menyebabkan bantuan sosial mereka dihentikan. Puan menyampaikan hal ini pada Kamis (10/7/2025).
ChatGPT said:
Puan menegaskan bahwa pemerintah harus menggunakan data PPATK sebagai dasar awal untuk melakukan verifikasi, bukan langsung memotong bansos berdasarkan data tersebut. Ia mengingatkan adanya modus jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bansos, dalam kasus judi online.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” ujar Ketua DPP PDIP itu. “Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan.”
Sorotan pada Perlindungan Data dan Mekanisme Penyaluran Bansos
Puan Maharani menyoroti potensi kelemahan dalam sistem perlindungan data pribadi setelah melihat NIK bisa dengan mudah disalahgunakan untuk transaksi ilegal. Ia menegaskan bahwa jika orang lain bisa menggunakan NIK untuk bermain judi online, berarti sistem perlindungan data masih lemah dan pemerintah harus segera membenahinya. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi mekanisme penyaluran bansos. Bansos ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, dan penyimpangan penggunaannya untuk praktik ilegal, apalagi judi online, jelas menyalahi tujuan utamanya. Oleh karena itu, proses verifikasi harus ketat agar bantuan tepat sasaran.
“Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” pungkas Puan.
Temuan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan tata kelola program bansos. Pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan data kependudukan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari jerat aktivitas ilegal dan penyalahgunaan identitas.