Prostitusi Online IKN Mencuat – Berita soal praktik pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dan prostitusi online kini membayangi pembangunan ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN). Isu-isu ini menimbulkan kekhawatiran publik dan menuntut respons cepat dari pihak berwenang.
Baca Juga : Pesona Menginap di Tepi Sawah: Penginapan Unik di Bawah Rp 600 Ribu Semalam
Prostitusi Online IKN Mencuat
Menanggapi maraknya laporan pungutan liar (pungli) yang menargetkan wisatawan di kawasan IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi tanggapan tegas. OIKN menegaskan bahwa mereka tidak memungut biaya apa pun dari masyarakat yang berkunjung ke area IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kunjungan ke kawasan tersebut benar-benar gratis tanpa pungutan apa pun.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyampaikan keterangan tertulis pada Senin (7/7/2025). Ia menegaskan bahwa OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran dalam bentuk apapun bagi masyarakat yang ingin mengunjungi kawasan IKN.
OIKN mempersilakan masyarakat datang setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk menikmati ruang publik di KIPP. Ruang publik tersebut meliputi Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, dan Taman Kusuma Bangsa.
Troy hanya mengimbau pengunjung untuk mematuhi arahan dari petugas keamanan di lapangan. Petugas mengizinkan kendaraan pribadi parkir di sekitar KIPP saat ada acara besar, asalkan mengikuti rambu lalu lintas dan petunjuk yang berlaku.
Selain itu, OIKN juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN. Petugas meminta pengunjung untuk tidak merokok di area umum, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman yang ada.
Troy menegaskan bahwa segala bentuk praktik pungli, baik untuk masuk kawasan maupun parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal. “Tidak ada pungutan apapun bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke KIPP di IKN. Laporkan kepada kami jika mengalami pungutan pembohong di lapangan!” tegasnya, menunjukkan komitmen OIKN untuk memberantas praktik ilegal ini.
Isu Prostitusi Online di Kawasan IKN
Praktik prostitusi online juga menerpa kawasan IKN, selain pungli yang marak terjadi. Informasi ini bahkan mengejutkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengaku terkejut dan akan segera mengecek kebenaran laporan tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ketua Umum PKB itu menilai bahwa maraknya PSK di IKN adalah hal yang “gawat” dan memerlukan perhatian serius. Ia berkata, “Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” dan menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi isu tersebut.
Sebelumnya, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara memang telah memantau adanya praktik prostitusi online di sekitar wilayah IKN. Laporan mengenai adanya prostitusi online ini diterima oleh Satpol PP dari masyarakat dan pemerintah desa setempat.
Satpol PP setempat telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan pemerintah desa di Kecamatan Sepaku. Yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan termasuk dalam kawasan IKN. Sejak tiga bulan lalu, Satpol PP telah aktif melakukan pengawasan dan penertiban di sekitar kawasan IKN untuk mengatasi masalah ini.
Mencuatnya isu pungli dan prostitusi online ini menjadi tantangan serius bagi OIKN dan pemerintah daerah setempat dalam menjaga citra serta integritas pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang modern, bersih, dan beradab. Langkah tegas dan koordinasi antarinstansi sangat diperlukan untuk memberantas praktik-praktik ilegal ini demi keberhasilan proyek strategis nasional tersebut.