Puan Maharani DPR RI Masa Sidang IV: Ojol, Pengangguran, Hingga Dampak Konflik Global.
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, hari ini membuka Masa Sidang IV Tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara II. Acara ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan menegaskan beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama parlemen. Isu-isu tersebut mencakup permasalahan ojek online (ojol) dan tingginya angka pengangguran. Ia juga menyoroti dampak konflik perang global terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga : Iran Siapkan Balasan Atas Serangan AS ke Fasilitas Nuklirnya, Dunia Menanti Respons Teher
Puan menyatakan bahwa isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat akan selalu menjadi perhatian utama DPR.
“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan,” ujar Puan. Ia menyoroti beberapa isu penting dan mendorong DPR untuk menindaklanjuti tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Puan juga menyoroti permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” lanjutnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).
Ia juga menambahkan, “Pemerintah perlu menerapkan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga harus segera mengatasi permasalahan ojek online.” Selain itu, pengoplosan gas bersubsidi menjadi isu yang perlu perhatian serius. Pemerintah juga perlu mempercepat evakuasi WNI yang berada di negara konflik. Posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi juga harus segera diisi.”
Pembahasan RUU dan RAPBN 2026
Pada masa sidang ini, DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. Tiga RUU di antaranya merupakan usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.
Puan Maharani DPR RI Antisipasi Dinamika Ekonomi Global
Menariknya, tujuh dari delapan RUU tersebut adalah carry over dari masa keanggotaan DPR sebelumnya. Puan menegaskan bahwa proses pembahasan RUU di DPR akan berjalan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak berkepentingan.
“Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” lanjutnya.
Selain itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, serta membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.
Puan turut menyoroti kondisi ekonomi global yang masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius dalam perancangan kebijakan fiskal.
“Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” jelasnya.
Ia menekankan agar pemerintah merancang kerangka ekonomi tahun 2026 secara antisipatif, dengan mempertimbangkan dinamika nasional dan global, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis.
Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat
Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, Puan menyampaikan bahwa DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat dan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
Terakhir, Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
“Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” pungkas Puan.