Pemerintah Iran secara resmi mulai mengimplementasikan kebijakan kontroversial dengan mewajibkan setiap kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar biaya pelintasan atau “tarif tol”. Dalam upaya memitigasi dampak sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya, Teheran mengalihkan mekanisme pembayaran ke sistem keuangan alternatif, yakni melalui aset kripto dan mata uang yuan China.
Langkah ini dipandang sebagai manuver strategis untuk menciptakan jalur finansial yang berada di luar jangkauan pengawasan otoritas perbankan internasional yang didominasi oleh pengaruh Barat.
Digitalisasi Biaya Tol: Kecepatan dan Anonimitas Kripto
Laporan dari perusahaan riset keamanan digital TRM menunjukkan bahwa penggunaan aset kripto menjadi instrumen kritis bagi Iran dalam penghindaran sanksi di tingkat negara. Karakteristik mata uang digital yang bergerak di luar sistem perbankan konvensional Amerika Serikat memberikan keuntungan berupa kecepatan transaksi dan kesulitan dalam pelacakan oleh pihak berwenang.
Menurut analisis TRM yang dilansir oleh Wall Street Journal pada Kamis (9/4/2026), sifat desentralisasi dari aset digital ini membuat upaya pembekuan atau pencegatan dana secara real-time menjadi sangat sulit dilakukan oleh lembaga penegak hukum internasional. Transaksi ini memungkinkan aliran dana tetap lancar meskipun tekanan diplomatik terhadap Teheran terus meningkat.
Skala Ekonomi dan Pemanfaatan Infrastruktur China
Berdasarkan informasi dari para mediator dan pialang kapal, nilai biaya yang ditarik oleh Iran tergolong sangat besar. Untuk satu kapal tanker kategori raksasa, biaya pelintasan dilaporkan dapat mencapai 2 juta dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp 33 miliar.
Selain aset kripto, Iran memanfaatkan secara intensif infrastruktur keuangan China sebagai jalur pelunasan. Beberapa poin penting dalam mekanisme ini meliputi:
- Pemanfaatan Bank of Kunlun: Lembaga perbankan ini digunakan sebagai kanal utama untuk memproses dana hasil pungutan di Selat Hormuz. Bank ini sebelumnya memiliki riwayat terkena sanksi AS pada tahun 2012 akibat keterlibatannya dalam memfasilitasi transaksi bank-bank Iran.
- Penggunaan Sistem CIPS: Transaksi diproses melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) milik China. Sistem ini merupakan alternatif global terhadap jaringan SWIFT, sehingga memungkinkan perdagangan lintas batas tanpa bergantung pada sistem kliring dolar AS.
Implikasi Geopolitik dan Ekonomi Global
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya logistik bagi perusahaan pelayaran internasional, tetapi juga mempertegas pergeseran geopolitik di kawasan tersebut. Dengan mengintegrasikan sistem pembayarannya ke dalam ekosistem keuangan China dan teknologi blockchain, Iran sedang membangun ketahanan ekonomi yang lebih mandiri terhadap tekanan eksternal.
Para operator pelayaran kini dihadapkan pada dilema antara membayar biaya tinggi dengan metode yang kompleks atau menghindari jalur strategis tersebut, yang justru akan memicu keterlambatan distribusi energi global. Transformasi Selat Hormuz menjadi jalur pelayaran “berbayar” ini menandai fase baru dalam persaingan kekuatan ekonomi antara blok Barat dan aliansi strategis di kawasan Asia.